Semangat Membaca Ya Have A Great Day!
Jangan Tampilkan Lagi Terimakasih

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mengontrol Kinerja Pemerintah

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mengontrol Kinerja Pemerintah – Badan Politik dan Kesatuan Bangsa Kota Pasuruan selama 3 (tiga) hari Senin s/d Rabu, tanggal 28 s/d 30 Oktober 2019 bertempat di Grand Sae Boutique Hotel, Jalan Sam Ratulangi No. 18, Kota Surakarta, Jawa Tengah, menyelenggarakan kegiatan fasilitasi pemberdayaan masyarakat organisasi/lembaga swadaya masyarakat. Tema “Melalui outbound harmonisasi konstruktif antar institusi”. Usaha ini resmi dibuka oleh Plt. Walikota Pasuruan didampingi para pendamping, perwakilan KODIM 0819 Pasuruan, perwakilan Kejaksaan Negeri Pasuruan, kepala OPD terkait Kota Pasuruan, aparat Kecamatan Kota Pasuruan, para pengajar, peserta serta tamu undangan lainnya.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menciptakan harmonisasi antara organisasi masyarakat dengan pemerintah Kota Pasuruan, membangun solidaritas antara LSM/LSM dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas wilayah, serta melakukan komunikasi dan pelibatan yang intensif untuk pembangunan Kota Pasuruan Pasuruan. dalam kegiatan tersebut ada 1 (satu) orang pengelola

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Dalam Mengontrol Kinerja Pemerintah

Peserta yang berasal dari ormas sebanyak 112 orang yang terdiri dari 60 LSM, 10 ormas, 30 orang OPD terkait, 6 orang tim pendamping terpadu ormas dan 6 orang panitia. Bentuk kegiatannya keluar, keluar gedung, dan di dalam gedung. Instruktur pada kegiatan ini berasal dari CV. Surya Mentari Solo yang berpengalaman menjalankan bisnis outbound di Jawa Tengah. ujar Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pasuruan Dr. H. Mas Djoko Baroto, M.Si.

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (lsm) Rumah Impian Dalam Penanganan Anak Jalanan Di Kabupaten Sleman Tahun 2016 2018

Selamat datang dan instruksi Plt. Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo, ST, mengatakan kegiatan pemberdayaan masyarakat/LSM ini bertujuan untuk mendukung peran aktif ormas/LSM dalam membangun dan menjaga stabilitas Kota Pasuruan. kawasan yang selalu dijaga dan aman akan memberikan dampak positif bagi setiap warga Kota Pasuruan. Pasca pemilu legislatif (Pileg) dan pemilu presiden (Pilpres), kita menyadari munculnya gejolak tak terduga yang membuat suhu politik tidak menentu. perusahaan, dan banyak informasi yang tidak dipahami dengan benar (hoax). ) yang cenderung didukung oleh gerakan-gerakan yang menentang pemerintah bahkan mengancam keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. . Jadi waspada, waspada dan damai. Pemerintah dan organisasi massa/LSM

Berperan aktif dalam mencegah perpecahan sekaligus menjaga stabilitas wilayah Kota Pasuruan agar tetap aman dan kondusif. Oleh karena itu kita saling bersinergi, saling mengasuh, saling mencintai dan peduli untuk menciptakan suasana tenteram, aman dan tenteram. Untuk mencapai harapan tersebut, kegiatan outbound sangat efektif dalam menumbuhkan solidaritas, komitmen dan kebersamaan antar lembaga, asalkan diikuti secara sungguh-sungguh dari awal sampai akhir, sesuai dengan tema “melalui harmonisasi pembinaan outbound antar lembaga”.

Kemudian seluruh pimpinan organisasi masyarakat/LSM diberitahu. Pemerintah sangat berharap bisa memberikan informasi kepada anggotanya agar bisa menjaga persatuan dan tidak mudah diganggu oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu masyarakat di wilayah Kota Pasuruan harus mampu memenuhi hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang diatur dalam konstitusi, serta menjadi landasan bagi terwujudnya sistem pemerintahan yang maju, aman, damai, bermoral, demokratis, dan mandiri. situasi sejahtera dan kompetitif. Kota Pasuruan merupakan serambi depan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang mencakup segala mekanisme, proses dan kelembagaan yang dapat dilaksanakan oleh masyarakat, melaksanakan haknya, memenuhi kewajibannya dan melakukan perubahan. perubahan di antara mereka. (Suhendar : 2016).

Pembangunan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik memerlukan adanya sistem pemerintahan yang berfungsi berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi, profesionalisme, partisipasi, efektivitas dan efisiensi serta mengedepankan rasa keadilan (Hakim, 2016).

Pembangunan Masyarakat Kota By Dadang Solihin

Seperti pengalaman negara-negara lain yang telah memasuki masa transisi politik dari rezim otoriter menuju demokrasi, Indonesia juga telah memperbaiki sistem pemerintahannya. Seiring dengan proses transisi ini, organisasi masyarakat sipil tumbuh subur di Indonesia. Organisasi masyarakat sipil ini lebih mengkhususkan diri pada advokasi dan pengembangan masalah

Karena sistem pemerintahannya sangat sesuai dengan prinsip dan cita-cita bangsa Indonesia untuk mewujudkan keadilan sosial melalui tata kelola pemerintahan yang baik. Mengutip Bank Dunia, ada beberapa prinsip atau ciri-cirinya

Yang meliputi terbentuknya masyarakat sipil yang kuat dan partisipatif, proses pengambilan keputusan yang terbuka dan dapat diprediksi, pemimpin yang akuntabel, dan birokrasi yang profesional (Afandi, 2019).

Untuk menerapkan sistem tata kelola yang baik, sangat penting untuk melihat tingkat keberhasilan penerapannya. Peraturan harus dilaksanakan tidak sekedar formalitas seperti aturan, namun harus dilaksanakan melalui tindakan nyata dan bertanggung jawab.

Tugas 1 Ipem

Dengan mengeluarkan berbagai peraturan dan melatih elemen-elemen baru di pemerintahan, pemerintah telah menjadikan pemerintahan terlihat lebih baik dari sebelumnya. Namun jika kita melihat persoalan ini dari sudut pandang implementasi, implementasi peraturan dan optimalisasi peran setiap elemen baru sering kali mustahil dilakukan.

Hal ini telah dilakukan secara objektif di Indonesia sejak tahun 2004 dengan menyiapkan kajian rencana aksi reformasi birokrasi oleh BAPPENAS. Upaya pembenahan sektor birokrasi terus dilakukan. Sebab, birokrasi merupakan alat utama yang memegang peranan penting dalam menjalankan pemerintahan. Jika birokrasinya tidak baik maka akan sulit mencapainya

Jadi birokrasi memegang peranan penting dalam pemerintahan. Reformasi birokrasi yang dilaksanakan sejak tahun 2004 meliputi 3 aspek penting yaitu kelembagaan (

Hal ini sangat penting untuk diawasi agar pihak yang berkuasa tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Kebijakan yang dihasilkan dari produk politik tersebut sangat mungkin bertentangan dengan kebijakan hukum yang terdapat dalam Pancasila dan UUD 1945 karena adanya perbedaan kepentingan. Oleh karena itu, karena lembaga-lembaga negara yang bertanggung jawab seringkali berada di bawah tekanan politik, LSM harus menjadi organisasi alternatif untuk mencapai tata kelola yang baik (

Pengembangan Ekosistem Teknologi Di Desa: Peluang Baru Untuk Kemajuan

. LSM berperan penting dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan secara independen mengkritisi kebijakan pemerintah dan juga menuntut agar kebijakan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat.

1. Tingkat kemitraan yang tinggi dimana LSM dalam melaksanakan program-program tersebut memilih untuk berkolaborasi atau bergandengan tangan dengan pemerintah. Meski telah berkolaborasi dengan pemerintah, LSM lebih dari itu

2. Politik tingkat tinggi dan mobilisasi akar rumput dimana gerakan LSM fokus pada kelompok marginal. Kegiatan mereka hanya sebatas kerjasama dengan pemerintah karena mereka cenderung memilih posisi berlawanan dan terlibat dalam pembelaan hak. Seringkali LSM jenis ini melakukan gerakan protes dan mobilisasi massa.

3. Pemberdayaan akar rumput merupakan salah satu jenis LSM yang fokus pada pemberdayaan masyarakat dan penyelesaian permasalahan sosial, khususnya kelompok marginal. Dalam tipologi terakhir, LSM tidak berupaya berkolaborasi dengan pemerintah atau memasuki ranah politik.

Lembaga Swadaya Masyarakat Di Indonesia

Memperjuangkan transparansi pemerintahan, menjunjung tinggi akuntabilitas pemerintah kepada masyarakat, merespon setiap persoalan yang ada di akar rumput, mendukung pemerintahan yang efektif dan efisien, mendukung penegakan hukum, mendukung partisipasi masyarakat, dan yang terakhir adalah upaya mendukung kesetaraan dalam suatu negara. (Mulda dan Suranto, 2014).

Kontribusi LSM terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dapat dilihat melalui pemberitaan kasus-kasus pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan, melalui media massa, dan langsung melalui pengadilan.

Dengan upaya meningkatkan pelayanan publik dan daya tawar masyarakat terhadap aparatur pemerintah, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan bersama dan keadilan sosial.

Salah satu Pattiro yang ada di Indonesia adalah Pattiro Semarang yang didirikan oleh mahasiswa, penasehat hukum, peneliti dan aktivis buruh di Jawa Tengah. Diharapkan LSM ini dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan proses pemerintahan di tingkat lokal. Harapannya, pemerintah daerah menjadi lebih baik dan profesional dalam menghasilkan produk kerja yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Peran Masyarakat Dan Pemerintah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

Antara lain peningkatan pelayanan publik, pengembangan sistem perencanaan dan penganggaran, peningkatan kapasitas penyelenggara pemerintahan dan legislator, serta pemberdayaan masyarakat.

Selain itu, salah satu kegiatan program Pattiro Semarang tahun 2020 adalah melakukan analisis dengan produk berupa dokumen kerja yang mengevaluasi pelaksanaan prinsip pengadaan barang dan jasa hasil APBD Tahun 2020 terkait. terhadap pandemi Covid 19 di Pemerintah Kota Semarang. Dokumen kerja mencakup bagian tentang efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat. Tertulis bahwa pembelian barang/jasa elektronik akan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar dan persaingan yang sehat antar pelaku usaha, meningkatkan efisiensi proses pengadaan, mendukung proses pengawasan dan memenuhi kebutuhan akses informasi.

Dalam pembelian barang/jasa publik. Dalam dokumen kerja juga terdapat rekomendasi kepada Walikota Semarang dan DPRD Kota Semarang.

LSM Pattiro membuka ruang partisipasi masyarakat dan mendorong terciptanya birokrasi yang profesional. Hal ini sejalan dengan prinsip dasar

Rapat Kerja Bpp Wibara Dalam Rangka Peningkatan Sdm Terkait Pengadaan Barang Dan Jasa

Menggarisbawahi pentingnya kesetaraan antara seluruh elemen masyarakat, negara, swasta dan lembaga di luar negara. Dalam mewujudkannya

Menggarisbawahi bahwa proses tata kelola ini juga melibatkan seluruh aktor yang mempunyai kepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, pemerintah bukanlah satu-satunya aktor namun hanya salah satu aktor saja.

Sejak era reformasi telah banyak upaya untuk menerapkannya di Indonesia, namun penerapannya belum bisa dikatakan berhasil karena masih banyak kendala. Untuk menghadapi semua itu, kehadiran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangatlah penting. Pattiro merupakan contoh nyata lembaga swadaya masyarakat yang membuka pintu transparansi informasi yang lebih besar kepada masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah daerah guna memfasilitasi masyarakat berpartisipasi dalam terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik atau

Mulda, R. dan Suranto. (2014). Kinerja Lembaga Swadaya Masyarakat Kota Makassar dalam Mewujudkan Good Governance Tahun 2010-2012.

Tingkatkan Peran Ormas Dan Lsm Dalam Pembangunan, Wali Kota Beri Arahan Kemajuan Ke Depan

Share:

Pati Viral

Heiii ayo tingkatkan pengetahuanmu dengan membaca yaaa!